Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Kesejahteraan Masyarakat – Mata Kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kota (AdPemDaKot) Ilmu Administrasi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembanguinan sejak dasawarsa 1970-an. Ide desentralisasi ini tidak hanya didorong untuk mengurangi kekuasaan sentralitas pusat, namun juga oleh adanya tuntutan dari daerah-daerah yang mempunyai variasi sifat, potensi, identitas, dan kelokalan yang berbeda-beda untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar. Makna desentralisasi kekuasaan ini tidak hanya berkisar pada adanya kewenangan untuk melakukan pemerintahannya sendiri namun telah bergeser kepada dorongan untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil dan baik dari Pemerintahan Pusat. Kenyataannya, di masa Orde Baru, pemerintah menerapkan sistem sentralisasi pemerintahan. Sehingga surplus produksi daerah yang kaya dan sumber alam ditarik dan dibagi-bagi untuk kepentingan pusat bukan diinvestasikan untuk pembangunan daerah tersebut. Daerah pusat menikmati kekayaan daerah sementara daerah sangat lamban berkembang. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat.

Setelah tahun 1998 dan keluarnya Undang-undang Otonomi daerah, beberapa daerah ingin memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia seperti Aceh, Papua, Riau, dan Timor Timur. Selain itu muncul banyak aspirasi dan tuntutan daerah yang ingin membentuk provinsi atau kabupaten baru. Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru, terjadi tarik-menarik antara kelompok yang pro dan yang kontra. Akibatnya, rencana pemekaran wilayah, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan suhu politik lokal seperti yang terjadi di beberapa daerah.

Gagasan otonomi daerah memiliki kaitan sangat erat dengan demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Pada dasarnya, agar demokrasi dapat terwujud, maka daerah harus memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai suatu sistem negara kesatuan. Wilayah negara yang terbagi ke provinsi, dan provinsi terbagi dalam kabupaten/kota, yang kemudian dibagi wilayah kecamatan adalah satu totalitas.

Selanjutnya, pemekaran wilayah pun direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu pula keinginan masyarakat di daerah untuk melakukan pemekaran meningkat tajam. Dimana sejak tahun 1999 hingga Desember 2009 telah terbentuk sebanyak 215 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota. Dengan demikian, total daerah otonom di Indonesia adalah 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut, daerah yang merasa diperlakukan kurang “adil” yang tercermin dari distribusi pendapatan dan tingkat pengembalian kekayaan yang dimiliki ke wilayah daerahnya, berusaha untuk mengembangkan daerah baru dan memisahkan diri dari induknya. Sudah barang tentu, implikasi dari terjadinya pemekaran daerah tersebut dirasakan dalam semua dimensi kehidupan penyelenggaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen. Adakalanya, pemekaran wilayah menyebabkan kegiatan pembangunan didaerah lama menurun drastis kegiatan ekonominya, karena sebagian besar potensi daerah kebetulan berada pada daerah pemekaran baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam rencana dan usulan pemekaran wilayah yakni syarat administratif, teknis dan kewilayahan. Secara administratif antara lain adalah persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota dan Gubernur serta Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain ialah minimal 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Disamping itu, perhatian juga lebih diarahkan untuk meningkatkan kegiatan produksi masyarakat setempat dalam bentuk pengembangan kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, serta kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan.

Dengan bergulirnya reformasi politik sebagai dampak dari krisis moneter yang muncul pada pertengahan tahun 1997, tuntutan terhadap pemekaran di lingkungan propinsi Sumatera Utara juga demikian marak sebagaimana propinsi-propinsi lain di Indonesia. Tuntutan-tuntutan pemekaran yang dilakukan masyarakat ternyata membuahkan pemekaran yang relatif pesat. Sampai dengan tahun 2009, proses pemekaran wilayah kabupaten di Sumatera utara telah membuahkan peningkatan jumlah kabupaten dan kota menjadi 33 buah yang terdiri dari 26 kabupaten dan 7 kota. Salah satu daerah yang menuntut pelaksanaan pemekaran wilayah adalah kabupaten Samosir yang dimekarkan dari kabupaten Toba Samosir bersamaan dengan kabupaten Serdang Bedagai yang dimekarkan dari kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, Kabupaten Serdang Bedagai, diatur sesuai dengan Undang-undang RI nomor 36 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi dua kabupaten Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan. Dengan pemekaran ini, pemerintah kabupaten Serdang Bedagai harus menyesuaikan diri dan berlatih untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada tahun 2007, IPM kabupaten Serdang Bedagai berkisar antara 71,9 , tahun 2008 berkisar 72,59 dan pada tahun 2009 menjadi 72,9. Dengan demikian dapat dilihat bahwa IPM kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan sebesar 0,69 dan 0,31 sejak terpisah dari kabupaten induk. Meningkatnya IPM tersebut akibat dari meningkatnya seluruh komponen pembentuk IPM seperti tingkat harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendapatan riil perkapita. Kondisi masing-masing indikator IPM kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2009 adalah harapan hidup 68,89 tahun, melek huruf 97,44%, rata-rata lama sekolah 8,63 tahun, dan daya beli 626,30 ribu.

Pelaksanaan pemekaran wilayah telah berjalan beberapa tahun dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Lantas apakah pemekaran wilayah ini membawa perbaikan kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah kabupaten Serdang Bedagai? Oleh sebab itu kami tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

I. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam pembuatan makalah ini adalah: “Bagaimanakah pengaruh pemekaran wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap kesejahteraan masyarakatnya?”

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1. Konsep Dasar Otonomi Daerah

Pengertian otonomi menyangkut 2 hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang Desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Konsep desentralisasi sendiri merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi dimana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah pusat (Safi’i, 2007).

Kaho (2005) menyatakan bahwa desentralisasi adalah suatu sistem dimana bagian dari tugas-tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ atau institusi yang mandiri. Institusi ini berkewajiban untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan kehendak dan inisiatif programnya sendiri.

Menurut Hidayat Syarief (Sjafrizal, 2008) pada dasarnya ada 3 alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama adalah Political Equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua adalah Local Accountability yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat didaerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Ketiga adalah Local Responsiveness yaitu meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Kuncoro dalam Safi’i (2007) ada beberapa isu sentral yang mencuat kepermukaan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

  1. Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Egoisme sektoral yang terjadi karena pembangunan yang bertumpu pada asas dekonsentrasi dan bersifat sektoral.
  2. Ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
  3. Terkait dengan masalah timing dan political will. Saat ini ada tendensi kuat defisit APBD semakin membesar, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan pembiayaan dana perimbangan kepada daerah.
  4. Dalam tahap awal, masih terasa adanya grey-area kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan pegawai pusat ke daerah.
  5. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.
  6. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah.

Paket program otonomi daerah dengan demikian memang diarahkan pada akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan dasar motivasi bagaimana agar pemerintah daerah dapat merangsang kreatifitas masyarakat dan dirinya sendiri untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Otonomi daerah akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah jika konsep desentralisasi didalamnya dimaknai sebagai pembuka ruang partisipasi dan emansipasi serta berorientasi pada paradigma pemberdayaan yang memang menempatkan masyarakat sebagai basis materialnya (Safi’i, 2007).

II. 2. Pemekaran Wilayah

Seiring bergaungnya tuntutan otonomi daerah di Indonesia terutama sejak tahun 1998, saat ini perkembangan otonomi daerah maju sangat pesat. Dimulai dengan pembentukan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 5/1974, isu otonomi daerah terus bergulir tidak saja isu lain seperti pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Dinamika otonomi daerah terus berlanjut pada gilirannya membutuhkan sebuah aturan yang mampu menampung berbagai tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu kemudian lahirlah UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah yang memuat berbagai hal mulai dari pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, kepegawaian daerah, pembinaan dan pengawasan desa serta masalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Rachmad, 2007).

Lahirnya UU No.22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadirkan pergeseran dan perubahan paradigma baru (New Paradigma Shifting) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga telah memberikan peluang dalam pemekaran daerah baru sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan untuk terselenggaranya otonomi daerah (pasal 5 ayat 1). Syarat-syarat teknis pembentukan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Pemekaran wilayah sama halnya dengan pemekaran daerah. Dalam PP RI No.129 tahun 2000 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Menurut Sjafrizal (2008), pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk daerah suatu administratif baru. Perluasan biasanya terjadi pada daerah perkotaan bila perkembangan pembangunan sudah meluas sehingga daerah yang semula (rural area) mulai berubah struktur perekonomiannya menjadi daerah perkotaan (urban area).

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Secara formal keinginan itu dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi, tidak dapat pula dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Aspek keuangan muncul sebagai akibat dari perubahan sistem alokasi keuangan negara untuk daerah diberlakukan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Blane, 2001; Sjafrizal, 2008). Dalam hal ini masing-masing pemerintah daerah, termasuk daerah pemekaran baru berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan, baik dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangakan aspek politis yang sering muncul adalah dalam bentuk beberapa tokoh politik untuk mendapatkan jabatan baru, baik sebagai kepala dan wakil kepala daerah maupun anggota DPRD pada daerah pemekaran.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam PP RI No.129 tahun 2000 pasal 2 disebutkan pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

  1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
  2. Percepatan pertumbuhan demokrasi.
  3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
  4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
  5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
  6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Menurut Sjafrizal (2008) ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain:

  1. Perbedaan Agama

    Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara atau daerah yang telah ada menjadi suatu negara atau daerah baru.

  2. Perbedaan Etnis dan Budaya

    Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis (suku bangsa) dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa adanya ketidaksamaan (heterogenitas) etnis dan sosial budaya merupakan unsur penting yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah.

  3. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah

    Aspek berikutnya yang cenderung menjadi faktor pemicu terjadinya keinginan untuk pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga kedalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya akan cenderung pula mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat yang akhirnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan menghitung Indeks Williamson menggunakan data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama.

  4. Luas Daerah

    Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata keseluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat didaerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Pemekaran daerah dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Kemampuan Ekonomi

    Kemampuan ekonomi merupakan cermin hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.

  2. Potensi Daerah

    Potensi daerah merupakan cermin tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.

  3. Sosial Budaya

    Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan strukur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya dan sarana olah raga.

  4. Sosial Politik

    Sosial politik merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.

  5. Jumlah Penduduk

    Jumlah penduduk merupakan jumlah penduduk suatu daerah.

  6. Luas Daerah

    Luas daerah merupakan luas tertentu suatu daerah.

  7. Pertimbangan Lain

    Pertimbangan lain merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 kabupaten/kota, kabupaten/kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 kecamatan.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Dengan pemberian pemekaran wilayah tersebut diharapkan pemerintah daerah akan dapat lebih memanfaatkan dan mengelola peluang dan potensi yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dengan melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat daerah.

II. 3. Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan yang bersifat absolut yang dinikmati oleh setiap individu dan kelompok masyarakat, maupun kesejahteraan yang bersifat relatif dalam arti pemerataan kesejahteraan atau keadilan. Secara teoritis, kesejahteraan absolut dapat dipercepat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui efisiensi sebagaimana kaidah pareto-optimal. Sementara itu, kesejahteraan relatif atau keadilan dapat diakselerasi melalui pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sebagai akselerator proses pembangunan tersebut, baik kebijakan bersifat langsung dalam bidang ekonomi, maupun kebijakan yang bersifat tidak langsung dalam bidang lainnya seperti bidang pemerintahan dan politik. Salah satu upaya mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan tersebut dalam bidang pemerintahan dan politik adalah kebijakan pembagian kewenangan penyelenggaraan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lazim disebut sebagai kebijakan sentralisasi dan atau desentralisasi. Kebijakan sentralisasi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan absolut. Sedangkan kebijakan desentralisasi lebih memprioritaskan dimensi keadilan atau kesejahteraan relatif. (Sobandi, 2004).

Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi bertujuan agar semua potensi yang dimiliki oleh daerah dapat bergerak dan dimanfaatkan menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan absolut dan kesejahteraan relative dapat segera diwujudkan.

Atas dasar hal tersebut, maka dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar diarahkan pada optimalisasi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika otonomi tidak dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, atau rendahnya komitment serta kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi tersebut, bukannya akan menimbulkan efek positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, malah justru mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Beberapa sumber kebocoran ekonomi tatkala otonomi daerah dilaksanakan tidak sungguh-sungguh atau kesiapan daerah dan pusat tidak memadai, dapat diidentifikasi antara lain dalam Prud’ Homme (1995) yaitu:

Pertama, makin tingginya disparitas antar daerah. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pemilikan sumber daya. Sementara itu, desentralisasi berarti memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengurusi aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas dalam mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan belanja), serta menentukan arah pembangunan ekonominya demi kesejahteraan rakyat dalam daerah yang bersangkutan. Akibatnya, karena potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda, maka disparitas antar daerah semakin tinggi. Daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang akan melaju cepat, sedangkan daerah yang miskin akan ketinggalan.

Kedua, inefisiensi produksi dan alokasi sebagai akibat desentralisasi murni disebabkan karena daerah akan memaksakan diri dalam suatu komoditas tertentu meskipun secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan. Selain itu, terdapat kemungkinan suatu komoditas hanya akan efisien jika diproduksi dalam skala besar, tetapi karena daerah memaksakan diri untuk memproduksinya, maka akan banyak perusahaan sejenis dalam skala yang relatif kecil. Masih dalam konteks pemaksaan diri dalam memproduksi suatu komoditas, maka secara nasional dapat dinilai juga sebagai inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk komoditas lain, karena motivasi kemandirian, akhirnya dialokasikan kepada komoditas tertentu yang kurang efisien.

Ketiga, instabilitas yang berpangkal dari luasnya kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. Dengan keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut, maka efektivitas kebijakan fiskal yang digulirkan oleh pemerintah pusat akan berkurang. Dengan demikian, apabila terjadi suatu goncangan dalam perekonomian, sulit bagi pemerintahan nasional untuk meredamnya, dan efek dari kebijakan fiskal bagi setiap daerah akan berbeda-beda.

Pernyataan di atas, didukung oleh data-data Laporan Bank Dunia Tahun1997 yang menyebutkan : “Meskipun desentralisasi fiskal memberikan manfaat di beberapa negara seperti Cina, India, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara lain di belahan dunia ini, namun di sisi lain memunculkan 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu : meningkatnya kesenjangan, instabilitas makroekonomi, dan adanya resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya” (World Development Report : The State In a Changing World, 1997).

Meskipun kondisi Indonesia tidak sama dengan negara-negara sebagaimana diteliti oleh Bank Dunia, namun hal tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk memacu kinerja kebijakan desentralisasi yang digulirkan Pemerintah Indonesia lebih baik. Artinya, hal-hal negatif yang mucul di beberapa negara dalam konteks desentralisasi ini, terutama ketidaksiapan Pusat dan Daerah, yang harus mampu dieliminasi.

Terdapat beberapa indikator untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan desentralisasi tersebut, sekaligus sebagai indikator tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan. Diantara indikator tersebut, indikator pada bidang ekonomi, sosial, sarana dan prasarana dasar, serta keuangan daerah, merupakan indikator yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dalam jangka pendek, dan terutama dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan desentralisasi yang direspon oleh daerah dengan tuntutan pemekaran wilayah.

Pertama, dalam bidang ekonomi, ketercapaian tujuan pembangunan antara lain dapat dilihat dari pendapatan nasional perkapita, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Makin tinggi tingkat pendapatan perkapita menunjukkan makin berhasil pembangunan yang dicapai. Sementara itu, makin sedikit jumlah penduduk miskin maka makin berhasil pembangunan tersebut. Dalam praktek perhitungan pendapatan perkapita di suatu daerah sering direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Pendapatan regional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan regional perkapita adalah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Selanjutnya dapat dilihat pada tingkat pemerataan pendapatan, antara lain dengan gini ratio, luas daerah di bawah kurva lorenz, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan lain-lain. Dalam kajian ini, jumlah penduduk miskin merupakan indikator paling representatif digunakan untuk melihat tingkat pemerataan ini. Makin banyak jumlah penduduk miskin berarti makin tidak berhasil pembangunan yang dilaksanakan, atau makin rendah kinerja pembangunan.

Kedua, dalam bidang sosial, keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dapat dilihat dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan dilihat dari indikator kinerja sektor pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapat pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas, indikator ini secara operasional dapat dilihat dari rasio guru tehadap murid. Rasio ini secara teoritis berkorelasi positif dengan daya serap murid terhadap materi ajaran yang diberikan. Artinya makin tinggi rasio guru terhadap murid, maka makin baik daya serap murid terhadap materi yang diajarkan, sehingga semakin tinggi kualitas pendidikan yang didapatkan. Indikator kesehatan paling utama adalah pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Indikator ini dapat dilihat pada rasio tenaga kesehatan terhadap seluruh penduduk. Semakin tinggi rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk maka makin besar peluang masyarakat secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan yang makin baik.

Ketiga, dalam bidang sarana dan prasarana dasar, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang secara empirik dan teoritik mempunyai peran penting ini antara lain adalah sarana dan prasarana perhubungan serta sarana dan prasarana penerangan. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah pelanggan listrik terhadap keseluruhan rumah tangga dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Keempat, bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pemekaran wilayah. Secara langsung pemekaran wilayah berimplikasi kepada pembagian sumber-sumber keuangan. Dampak langsung dan sangat terasa oleh Pemerintah Daerah terutama adalah pada sisi penerimaan, khusunya Pendapatan Asli Daerah, karena PAD merupakan sumber pendapatan yang objek penerimaannya berada di daerah yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembangunan kualitas sumberdaya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Sejak awal tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar 6 tahun yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu upaya untuk mencerdaskan bangsa, sehingga telah banyak upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung IPM adalah angka melek huruf yang menunjukkan persentase penduduk 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Angka melek huruf di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2009 sebesar 97,44 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Utara, angka melek huruf di Kabupaten Serdang Bedagai berada pada peringkat 21. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 3 persen penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Serdang Bedagai yang buta huruf. Angka melek huruf pada tahun 2009 sedikit mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2008 (97,39 menjadi 97,44). Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah mulai dibangunnya sarana pendidikan, adanya program-program kerja dalam bidang pendidikan dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Misalnya, bahwa tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki sekolah dari SD sampai SMA negeri yang sebelum pemekaran belum ada. Selain itu terdapat program kerja pendidikan baru dari pemerintah daerah seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), yang menambahi program kerja pemerintah pusat yaitu Bantuan Operasional Sekolah.

Indikator pendidikan selain melek huruf yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa.

Pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 8,63 tahun. Berarti secara umum penduduk berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Serdang Bedagai duduk di kelas 2 SLTP. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi ke 17 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam memproduksi berbagai barang dan jasa sebagai pendapatan, sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam penghitungan Indeks Daya Beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita. Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan atau daya beli Kabupaten Serdang Bedagai terus mengalami peningkatan dari 618,04 ribu pada tahun 2007, naik menjadi 622,90 ribu pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 naik menjadi 626,30 ribu. Hal ini menempatkan Kabupaten Serdang Bedagai berada pada urutan ke 18 dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, dimana selama periode pada tahun 2009 yang terbesar, yaitu sebesar lebih dari Rp 500.000 sebanyak 32,70 persen yang meningkat dari tahun 2008 yaitu 31,90 persen. Rp 300.000 – Rp 399.999 sebanyak 24,29 persen. Kemudian sebesar Rp 400.000 – Rp 499.999 sebanyak 23,48 persen, Rp 200.000 – Rp 299.000 sebesar 16,88 persen, dan sebesar 2,45 persen golongan pengeluaran rumah tangga perkapita di bawah Rp 200.000.

Golongan pengeluaran rata-rata perkapita tersebut banyak dihabiskan untuk konsumsi makanan dengan rata-rata sebesar 62,29 persen dan bukan makanan sebesar 37,71 persen. Persentase pengeluaran untuk makanan masih jauh lebih besar daripada pengeluaran bukan makanan, yang berarti pula tingkat kesejahteraan masyaraat di daerah ini masih belum merata. Sebagaimana halnya dengan indikator pendidikan, indikator ini juga menempati peringkat ke 15 diantara kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

 

BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan mengenai pengaruh pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

  1. Pemekaran Wilayah merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. Terdapat perbedaan pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai sesudah adanya pemekaran wilayah atau dengan kata lain mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dari kenaikan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yang menunjukkan kenaikan signifikan.
  3. Sejalan dengan perkembangan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM kabupaten Serdang Bedagai juga mengalami peningkatan. Sehingga komponen pembentuk Indeks Pembangunan manusia tersebut, telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Propenas 2000-2004. 2001, Sinar Grafika: Jakarta.

Prud’ Homme. 1995. The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer.

Rachmad. 2007. Desentralisasi di Indonesia: Keanekaragaman dalam Kesatuan.

Safi’i, H. M. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Averroes Press: Malang.

Serdang Bedagai dalam Angka dan Sumatera Utara dalam Angka.

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional. Padang: Baduose Media.

Sobandi, Baban. 2004. Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis Profesionalisme Birokrasi. Humaniora Utama Pers: Bandung.

Undang-Undang Otonomi Daerah. 2005. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sumber Internet:

http://id.wikipedia.org/Pemekaran_daerah_di_Indonesia | Terakhir kali diakses pada 30 Oktober 2012 pukul 17.30 WIB.

http://www.geocities.com | Terakhir kali diakses pada 30 Oktober 2012 pukul 17.45 WIB.

http://www.bappeda.sumutprov.go.id | Terakhir kali diakses pada 30 Oktober 2012 pukul 19.00 WIB.

*(Tulisan ini merupakan penggandaan saja tanpa bermaksud melanggar hak cipta penulisnya. Sumber tidak disebutkan karena pemilik blog ini lupa siapa penulisnya. Mohon maaf)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s